Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pencabutan Status Badan Hukum Perkumpulan HTI Ditinjau Dari Aspek Substansi

Indonesia sebagai negara yang menganut konsep hukum rechstaat memiliki konsekuensi bahwa Indonesia harus melaksanakan prinsip dan unsur�unsur dari konsep tersebut secara utuh dan konsisten. Adapun unsur-unsur rechstaat menurut J.F Stahl adalah perlindungan hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan peradilan administratif dalam perselisihan1 Salah satu bentuk nyata Indonesia menerapkan konsep rechstaat adalah dengan adanya lingkungan peradilan administrasi dalam perselisihan sesuai dengan unsur yang dikemukakan oleh J.F Stahl. Hal tersebut berdasarkan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Undang-undang tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) di Indonesia. Peradilan Tata Usaha Negara tersebut memiliki wewenang mengadili sengketa tata usaha negara. Sengketa ini merupakan sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat atau badan tata usaha negara dalam bidang tata usaha negara sebagai akibat dari diterbitkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara. 

Sengketa Tata Usaha Negara bisa terjadi di berbagai tingkat pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, dan dalam berbagai macam urusan pemerintahan itu dilaksanakan oleh berbagai macam kementerian. Salah satu kementerian di Indonesia yakni Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, yang juga melaksanakan berbagai macam urusan pemerintahan, antara lain urusan mengenai pengesahan dan pencabutan suatu badan hukum perkumpulan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai wewenang mengeluarkan keputusan tentang pengesahan maupun pencabutan badan hukum perkumpulan. Keputusan mengenai hal tersebut seringkali menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum yang berakibat terjadinya persengketaan tata usaha negara di PTUN. 

Salah satu contoh sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan pencabutan badan hukum perkumpulan adalah sengketa antara Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Sengketa ini terjadi karena perkumpulan HTI merasa dirugikan dengan diterbitkannya KTUN yang berisi mencabut dan membubarkan perkumpulan HTI ini berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah organisasi lintas negara yang didirikan pada tahun 1953 di Palestina oleh Syaikh Taqiyyudin bin Ibrahim bin Mustafa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani. 

Organisasi ini membawa faham khilafah. Hizbut Tahrir itu masuk sendiri ke Indonesia pada tahun 1980-an dan menyebarkan faham dan mendirikan organisasinya secara sembunyi-sembunyi. Waktu berlalu dan pergerakan HTI ini terus berkembang dan nyata adanya, hingga pada tahun 2006 HTI mencatatkan diri di Kementerian Dalam Negeri sebagai organisasi sosial keagamaan dan pada tanggal 2 Juli 2014 setahun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, HTI berhasil memperoleh status badan hukum perkumpulan berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-00282.60.10.2014, mengacu pada SK Menteri Hukum dan HAM tersebut dapat dikatakan bahwa HTI adalah organisasi yang sah menurut hukum. 

HTI terus menjalankan program kerjanya yaitu menyebarkan faham khilafah. Pada praktiknya kegiatan HTI ini meresahkan masyarakat luas karena bersifat intoleran dan jauh dari nilai-nilai kebhinekaan yang khas dengan Indonesia. Melihat fenomena yang nyata terjadi di masyarakat bahwa terdapat organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI, pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam hajat hidup bernegara melakukan tindakan hukum yaitu dengan mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 pada tanggal 10 Juli 2017. Perppu ini mengatur lebih ketat mengenai segala kegiatan ormas yang ada di Indonesia, mulai dari kegiatan, ideologi sampai dengan hukuman yang akan dijatuhkan apabila ada ormas yang melanggar. 

Menteri Hukum dan HAM sebagai pejabat tata usaha negara yang diberi wewenang oleh Perppu berhak untuk 4 mencabut status badan hukum ormas serta membubarkannya apabila ormas tersebut bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Mengacu pada Perppu Ormas tersebut, Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor AHU-30.AH.01.08 tertanggal 19 Juli 2017 yang isinya mencabut Keputusan Menkumham Nomor AHU 00282.60.10.2014. Berdasarkan tindakan hukum tersebut, perkumpulan HTI ini merasa dirugikan karena adanya KTUN yang diterbitkan Menkumham, HTI kini menjadi organisasi yang illegal dan tidak dapat menjalankan kegiatannya. Mereka mengajukan gugatan ke PTUN namun hal tersebut menjadi perdebatan karena mereka tidak lagi berstatus badan hukum sementara pihak yang bisa bertindak di PTUN ini bersifat limitatif yaitu hanya orang atau badan hukum perdata. Akhir persidangan sengketa Perkumpulan HTI ini memutuskan bahwa gugatan penggugat ditolak karena alasan kegiatan Perkumpulan HTI terbukti bertentangan dengan kepentingan umum, persatuan, dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Isu yang menarik dari sengketa Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia ini adalah adanya aspek-aspek prosedur hukum yang dianggap oleh HTI tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pemerintah selama persidangan dianggap mengalihkan proses persidangan administrasi menjadi peradilan umum dengan mengajukan pembahasan tentang adanya pelanggaran ketentuan Pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu Perubahan UU Ormas, dengan menuding bahwa HTI telah mengemban dan mengajarkan paham lain yang bertujuan mengganti sekaligus mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Paham lain yang dituding Pemerintah sebagai paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila adalah ajaran khilafah. Sementara merujuk pada UU Ormas dan Perppu Perubahan UU Ormas, sanksi pencabutan status badan hukum ormas harus didahului dengan pemberian sanksi administratif sebelum sanksi akhir berupa pencabutan status badan hukum ormas diterbitkan. 

Apabila HTI dianggap keliru mengemban dan mengajarkan ajaran Islam khilafah dan karenanya HTI dianggap melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (4) huruf c, maka penerbitan objek Keputusan Tata Usaha Negara yang 5 diterbitkan pemerintah jika merujuk UU Ormas harus didahului dengan tindakan administratif berupa pemanggilan mediasi, pemberian sanksi atau peringatan tertulis (SP1-SP3), pembekuan sementara dengan merujuk fatwa Mahkamah Agung, kemudian setelahnya baru pengajuan permohonan pencabutan status badan hukum di pengadilan untuk kemudian melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap kemudian menteri terkait menerbitkan surat keputusan pencabutan status badan hukum perkumpulan HTI. 

Terlebih secara substantif, negara hukum yang berideologikan Pancasila bukan negara agama karena negara agama hanya mendasarkan diri pada satu agama tertentu, tetapi negara hukum Pancasila juga bukan negara sekuler yang sama sekali tidak mau terlibat dalam urusan agama. Negara dengan ideologi Pancasila adalah negara religious nation state yakni sebuah negara kebangsaan yang religious yang melindungi sekaligus memfasilitasi berkembangnya semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa membedakan besar jumlah pemeluk masing-masing. Oleh karena itu, status pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia ini masih menjadi polemik dikalangan masyarakat. 

Posting Komentar untuk "Pencabutan Status Badan Hukum Perkumpulan HTI Ditinjau Dari Aspek Substansi"