Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

KONFLIK MESUJI DALAM TINJAUAN SOSIOLOGIS

Berbicara mengenai konflik maka hal tersebut erat kaitannya dengan perselisihan, perpecahan, peperangan dan perisiwa-peristiwa kekerasan lain-nya yag kerap terjadi pada masyarakat kita, konflik memang kerap terjadi pada masyarakat kita, tetapi tidak semua konflik yang ada berakhir pada chaos atau kekerasan, banyak juga konflik yang diselesaikan dengan jalan damai, dan memang jalan damai adalah langkah terbaik untuk menyaelesaikan konflik tanpa perpecahan.

Kata konflik, berasal dari bahasa Latin  confligere,  yang berarti  saling memukul. Dalam pengertian sosiologis, konflik dapat difahami sebagai suatu “proses sosial” di mana dua orang atau dua kelompok orang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Wujud konflik yang paling jelas adalah perang bersenjata, dimana dua atau lebih bangsa atau suku bangsa saling tempur dengan maksud menghancurkan atau membuat pihak lawan tidak berdaya.

Untuk memudahkan dalam memahami konflik ada beberapa perspektif yang berpendapat mengenai hal tersebut, perspektif psikologi menyebutkan bahwa “Konflik adalah perbedaan persepsi tentang kepentingan dan kebutuhan individu”, sedangakan dari perspektif sosiologi menyebutkan bahwa “Konflik bukan hanya berkaitan dengan persepsi, tapi merupakan hasil  interaksi manusia dan masyarakat”, implikasi dari bagaimana perspektif sosiologi memahami konflik ialah konflik merupakan suatu hal yang  tidak akan pernah lepas dari masyarakat, kareana masyarakat berhubungan erat dengan manusia dan manusia (individu) merupakan bagian dari masyarakat.

Hal tersebut ketika dihubungkan dengan kasus yang terjadi pada tahun 2011 yaitu Konflik Mesuji di daerah Lampung Sumatera Selatan merupakan suatu hal yang sinkron, konflik yang terjadi di Kabupaten Mesuji di Lampung dan di Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan merupakan konflik yang berwal dari sengketa lahan antara warga atau masyarakat Mesuji dengan perusahaan perkebunan, dimana pada konflik tersebut terdapat konflik kepentingan antara masyarakat Mesuji yang meng-klaim pemilik tanah adat dan perusahaan perkebunan PT Silva Inhutani selaku perusahaan yang meng-klaim memiliki hak kelola terhadap 42 ribu hektar yang berdasarkan atas ijin Menteri Kehutanan tahun 1996 Bapak Djamaludin Suryohadikusumo.

Peristiwa di atas membuktikan bawa konflik memang ada di masyaraat kita, dan konflik memang suatu hal yang cukup sulit untuk dihindari, selama masih ada individu-individu atau masyarakat yang masih memperjuangkan kepentingan guna eksistensi hidupnya, Ibnu Khaldun dalam teorinya pernah menyebutan bahwa bersatunya manusia dalam suku, negara dan sebagainya adalah rasa solidaritas atau hubungan antar masyarakat sebagai hasil peniruan dan pembaruan, menurutnya hal inilah yang menyebabkan adanya ikatan dan usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan bersama yang terjadi antar manusia yang memberikan peluang terjadinya konflik.

Ø  Perspektif Sosiologi dalam memahami konflik

Sosiologi sebagai suatu disiplin keilmuan dalam bidang social tentunya berperan dalam pemahamannya mengenai peristiwa yang terjadi di masyarakat, sejarah mencatat bahwa sosiologi mempunyai banyak pemikir yang telah berkontribusi dalam pemahamannya  terhadap apa yang terjadi di masyarakat, misal Karl Marx dengan pemahaman mengenai ekonomi kapitalis, George Simmel dengan pemahamannya bahwa konflik merupakan  salah  satu  bentuk interaksi  sosial  yang  mendasar;  berkaitan  dengan  sikap bekerja  sama  dalam  masyarakat.

Karl Marx sebagai salah satu pemikir yang banyak mendedikasikan dirinya dalam pemahamnnya terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat seperti konflik, perebutan kekuasaan dan sebagainya. Bagi Karl Marx (dalam Ramly, 2000) disebutkan bahwa

“sejarah dari setiap masyaraat yang ada sampai sekarang adalah sejarah pertentangan kelas,. Orang merdeka atau budak, bangsawan atau gembel, tuan dan pelayan yang ditindas dan yang menindas berada dalam pertetangan yang tajam, mereka melangsungkan pertentangan yang tidak ada akhirnya.”

Sejarah manusia adalah sejarah pertentangan kelas, manusia hanya bisa dipahami dari konteks sejarahnya, memahami sejarah manusia itu artinya sama dengan melihat banyaknya peristiwa-peristiwa sejarah seperti konflik dan peperangan yang seperti tiada akhirnya. Masalah sosial mungkin tidak akan terjadi jika yang kuat bersedia berkorban untuk yang lemah (kompromi). Masalah sosial justru akan timbul ketika yang kuat  menggunakan kekuatannya untuk membela kepentingannya. Dalam kenyataannya, situasi konflik tersebut dapat berkembang menjadi tiga kemungkinan yaitu konsensus, trading dan power. Dalam hal hubungan antara Warga Masyarakat Mesuji selaku pihak yang meng-klaim pemilik tanah adat dan Perusahaan Perkebunan PT Silvia Inhutani,  maka alternatif konsensus terjadi apabila Warga Masyarakat dan  pihak Perusahaan Perkebunan sepakat bahwa pengelolaan lahan harus berdasar pada musyawarah bersama, artinya antara warga masyarakat dan Perusahaan Perkebunan harus melakukan musyawarah untuk menentukan hak pengelolaan sesuai dengan ketentuan dan harus berdasarkan asas keadilan bagi setiap kalangan, artinya kedua belah pihak menyadari akan hak dan kebutuhan masing-masing kelompok. Trading, apabila pihak perusahaan perkebunan melarang warga masyarakat untuk ikut mengelola perkebunan Seluas 6000 hektar yang sudah diberikan hak kelola-nya kepada pihak perusahaan sejak tahun 1996 oleh Menteri Kehutanan saat itu, artinya sesuai dengan keputuasan tersebut pihak perkebunan memiliki hak kelola sebanyak 42 ribu hektar, dan masyarakat tidak diperkenankan untuk ikut serta di dalamnya. Power, apabila pihak perusahaan perkebunan mengusir warga masyarakat yang diketahui tengah mengelola lahan tersebut.

Selain Karl Marx terdapat pemikir lainnya seperti G. Simmel yang juga berperan dalam pemahamannya terhadap suatu konflik yang terjadi di masyarakat, Simmel konsern pada hubungan-hubungan sosial yang  terjadi di dalam kontek sistematik yang  hanya dapat ditipekan sebagai suatu percampuran organis dari proses asosiatif dan disasosiatif. Proses itu adalah satu  refleksi dari impuls naluriah dari pelaku dan  ketentuan  yang  memerintah  oleh  berbagai macam  tipe  hubungan  sosial.

Asumsi dari pemikiran simmel diantaranya ialah:

Simmel mempelajan tingkah laku manusia yang didasarkan pada asumsi bahwa karakteristik  sifat  alami  manusia  dan  instink  kemanusiaan  ditujukan  untuk  menolak orang  lain dan motif yang  tersembunyi.  Asumsi  yang  disampaikannya  (dalam Kinloch, 2005) adalah  :

a.          Simmel  melihat  karakteristik  kelompok  tertentu membentuk  struktur  interaksi  dan asosiasi  - contohnya  ukuran  kelompok.  Oleh  karena  itu,  dia  mengasumsikan bahwa  ukuran  kelompok  menentukan  bentuk  asosiasi  atau  bentuk  penentuan ukuran.  Dengan  demikian.  hal  tersebut menggambarkan  individu  tunggal  dengan kebebasan yang tinggi pada kelompok, adanya keterikatan di dalam setiap individu, otoritas  yang  tinggi  pada  kelompok.  adat  istiadat  mengatur  kelompok  kecil sedangkan  hukum  mengatur  kelompok  besar  (lima  orang  atau  lebih).  Dalam memahami  tiap-tiap  tipe  kelompok,  perhatian  utama  Simmel  ditujukan  pada hubungan pemimpin dengan pengikutnya.

b.          Menurut Simmel,  ketika  suatu  kelompok  bekerja,  akan  muncul  sifat menegaskan dari pihak  lain yang merupakan  instink manusia,  contohnya  persaingan.  Bentuk  ini merupakan elemen pusat dari  teori Simmel.

c.          Instink  semacam  ini  menghasilkan  konflik  selanjutnya  - pokok  dari  kehidupan sosial  - dan  evolusi  sosial.  Konsekuensinya,  hubungan  antara  individu  dan masyarakat  adalah  dialektik,  sementara  industrialisasi  mengakibatkan  kebebasan individu  yang  tinggi,  namun  memunculkan  sikap  alienasi.  Pandangan  Simmel mengenai  pengaruh  kemajuan merupakan  salah satu  ambivalen. Oleh  karena  itu, timbul konflik dalam evolusi sosial,  kecuali peningkatan masalah yang dialami oleh individu.

Dalam hubungannya guna memahami konflik yang terjadi di Mesuji berdasar pada asumsi Simmel maka konflik di Mesuji merupaka konflik yang bersumber pada hubungan antar individu dengan individu lain, dan pada tataran ini ukuran kelompok merupakan dominasi tersendiri, industrialisasi mengakiabatkan pada meningkatnya kebebasan individu, dan kebebasan ini membawa kepada konflik ketika terdapat salah satu individu yang mempunyai modal mencoba membentuk suatu upaya untuk mengelola lahan perkebunan yang sejarahnya ialah dikelola warga masyarakat, namun karena ketersediaan modal sehingga mampu menagakses ijin terhadap otoritas yang berwenang dalam hal ini adalah Negara atau aparatur pemerintahan sehingga mengakibatkan adanya salah satu kelompok yang merasa diambil hak-hak nya, sehingga hal tersebut membawa kepada lahirnya konflik Mesuji.

Ø  Akibat terjadinya konflik sosial

Terlepas dari teori konflik yang menganggap konflik memiliki nilai positif, sejarah jaman maupun kenyataan hingga kini membuktikan bahwa konflik sosial secara langsung selalu menimbulkan akibat negatif. Bentrokan, kekejaman maupun kerusuhan yang terjadi antara individu dengan individu, suku dengan suku, bangsa dengan bangsa, golongan penganut agama yang satu dengan golongan penganut agama yang lain serta konflik antara Warga Masyarakat Mesuji dengan pihak Perusahaan Perkebunan PT Silvia Inhutani. Kesemuanya itu secara langsung mengakibatkan korban jiwa, materiil, dan juga spiritual, serta berkobarnya rasa kebencian dan dendam kesumat. Misalnya warga Mesuji yang memendam rasa kebencian terhadap pihak perusahaan dan menuntut untuk di bekukannya ijin operasi dari pihak perusahaan perkebunan.

 Akibat lanjutannya adalah terhentinya kerjasama antara kedua belah pihak yang terlibat konflik, terjadi rasa permusuhan, terjadi hambatan, bahkan kemandegan perkembangan kemajuan masyarakat; dan akhirnya dapat memunculkan kondisi dan situasi disintegrasi sosial maupun disintegrasi nasional yang menghambat pembangunan.

Ø  Alternatif penyelesaian Konflik

Secara sosiologis, proses sosial dapat berbentuk proses sosial yang bersifat menggabungkan (associative processes) dan proses sosial yang menceraikan  (dissociative processes). Proses sosial yang bersifat asosiatif diarahkan pada  terwujudnya nilai-nilai seperti keadilan sosial, cinta kasih, kerukunan, solidaritas. Sebaliknya proses sosial yang bersifat dissosiatif mengarah pada  terciptanya nilai-nilai negatif atau asosial, seperti kebencian, permusuhan, egoisme, kesombongan, pertentangan, perpecahan dan sebagainya. Jadi proses sosial asosiatif dapat dikatakan proses positif. Proses sosial yang dissosiatif disebut proses negatif. Sehubungan dengan hal ini, maka proses sosial yang asosiatif dapat digunakan sebagai usaha menyelesaikan konflik.

 Adapun bentuk penyelesaian konflik yang lazim dipakai, yakni konsiliasi, mediasi, arbitrasi, koersi (paksaan), detente. Urutan ini berdasarkan kebiasaan orang mencari penyelesaian suatu masalah, yakni yang tidak formal lebih dahulu, kemudian cara yang formal, jika cara pertama tidak membawa hasil.

a. Konsiliasi

Konsiliasi berasal dari kata Latin conciliatio atau perdamaian yaitu suatu cara untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih guna mencapai persetujuan bersama untuk berdamai. Dalam proses pihak-pihak yang berkepentingan dapat meminta bantuan pihak ke tiga. Namun dalam hal ini pihak ketiga tidak bertugas secara menyeluruh dan tuntas. Ia hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan yang dianggapnya baik kepada kedua pihak yang berselisih untuk menghentikan sengketanya. Pada kasus ini ialah pendamaian antara pihak Perusahaan Perkebunan dengan Warga Mesuji. Yang hadir dalam pertemuan konsiliasi ialah wakil dari pihak perusahaan, wakil dari warga masyarakat serta ketiga yaitu juru damai dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan. Langkah-langkah untuk berdamai diberikan oleh pihak ketiga, tetapi yang harus mengambil keputusan untuk berdamai adalah pihak Warga Masyarakat Mesuji dan pihak Perusahaan Perkebunan.

b. Mediasi

Mediasi berasal dari kata Latin  mediatio, yaitu suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan seorang pengantara (mediator). Dalam hal ini fungsi seorang mediator hampir sama dengan seorang konsiliator. Seorang mediator juga tidak mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan yang mengikat; keputusannya hanya bersifat konsultatif. Pihak-pihak yang bersengketa

sendirilah yang harus mengambil keputusan untuk menghentikan perselisihan.

             c. Arbitrasi

Arbitrasi berasal dari kata Latin arbitrium, artinya melalui pengadilan, dengan seorang hakim (arbiter) sebagai pengambil keputusan. Arbitrasi berbeda dengan konsiliasi dan mediasi. Seorang arbiter memberi keputusan yang mengikat kedua pihak yang bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus ditaati. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, ia dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi pengadilan nasional yang tertinggi. Dalam hal antara dua negara dapat ditunjuk negara ketiga sebagai arbiter, atau instansi internasional lain seperti PBB.

 Orang-orang yang bersengketa tidak selalu perlu mencari keputusan secara formal melalui pengadilan. Dalam masalah biasa dan pada lingkup yang sempit pihak-pihak yang bersengketa mencari seseorang atau suatu instansi swasta sebagai arbiter. Cara yang tidak formal itu sering diambil dalam perlombaan dan pertandingan. Dalam. hal ini yang bertindak sebagai arbiter adalah wasit.

 d. Koersi

Koersi ialah suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan paksaan fisik atau pun psikologis. Bila paksaan psikologis tidak berhasil, dipakailah paksaan fisik. Pihak yang biasa menggunakan paksaan adalah pihak yang kuat, pihak yang merasa yakin menang, bahkan sanggup menghancurkan pihak musuh. Pihak inilah yang menentukan syarat-syarat untuk menyerah dan berdamai yang harus diterima pihak yang lemah. Misalnya, dalam konflik Mesuji ialah pihak Perusahaan Perkebunan memaksa warga untuk menghentikan aktivitas perkebunan di sekitar lahan PT Silvi Inhutani yang meng-klaim sebagai pemegang hak kelola atas lahan tersebut, dan pihak perusahaan menggunakan pamswakarsa sebagai alat untuk memperatahankan lahannya.

“perspektif konflik memahami masyarakat sebagai kelompok-kelompok dengan berbagai kepentingan  yang  bersaing  dan  akan cenderung  saling  bersaing  dan  akan  cenderung saling berkonflik. Melalui persaingan  itu, maka  kelompok-kelompok dengan kekuasaan yang  berlebih  akan  menciptakan  hukum  dan  aturan-aturan  yang  menjamin  mereka dimenangkan (Quinney dalam Narwoko, 2006).” 

e. Detente

Detente berasal dari kata Perancis yang berarti mengendorkan. Pengertian yang diambil dari dunia diplomasi ini berarti mengurangi hubungan tegang antara dua pihak yang bertikai. Cara ini hanya merupakan persiapan untuk mengadakan pendekatan dalam rangka pembicaraan tentang langkah-langkah mencapai perdamaian. Jadi hal ini belum ada penyelesaian definitif, belum ada pihak yang dinyatakan kalah atau menang. Dalam praktek, detente sering dipakai sebagai peluang untuk memperkuat diri masing-masing; perang fisik diganti dengan perang saraf. Lama masa "istirahat" itu. tidak tertentu; jika masing-masing pihak merasa diri lebih kuat, biasanya mereka tidak  melangkah ke meja perundingan, melainkan ke medan perang lagi. 

Berdasar pada pemahaman di atas, menurut hemat penulis langkah konsiliasi merupakan langkah yang cukup positif dalam menyelesaikan Konflik Mesuji, agar kedepannya diharapkan tidak terjadi peristiwa-peristiwa kekerasan yang melibatkan kedua belah pihak, diharapkan dengan konsiliasi kedua belah pihak sadar akan posisi nya dan hak-hak nya sebagai warga Negara, sehingga diharapkan kedepannya toleransi aantar kedua belah pihak dapat terwujud dengan cukup baik.

Kesimpulan

Sejarah manusia adalah sejarah konflik, konflik tidak akan pernah lenyap di muka bumi selama masih terdapat manusia-manusia yang memainkan kepentingannya, konflik Mesuji merupakan sengketa lahan yang berdasarkan atas perbedaan pemahaman, kedua belah pihak baik warga masyarakat maupun pihak perusahaan perkebunan sama-sama memainkan kepentingannya, pihak perusahaan perkebunan dalam ahal ini menggunakan power nya untuk menghentikan warga masyarakat, konsiliasi merupakan jalan positif bagi penyelesaian konflik Mesuji, dibutuhkan peran serta pemerintah dalam hal ini untuk bisa menengahi sekaligus mencari solusi permasalahan tersebut, agar kedepannya tidak ada lagi korban jiwa maupun materi yang diakibatkan konflik Mesuji.

Posting Komentar untuk "KONFLIK MESUJI DALAM TINJAUAN SOSIOLOGIS"